MEDIA24.COM – Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menegaskan efisiensi anggaran terhadap 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan berdampak pada layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ahmadi atau yg akrab disapa Madonk, menjelaskan, efisiensi yang dilakukan hanya menyasar kebutuhan operasional seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan alat tulis kantor (ATK).
Ia menekankan bahwa anggaran substansi untuk kegiatan belajar rutin dan program-program pendidikan tidak dipangkas.
“Kalau hasil monitoring kemarin, untuk pendidikan itu dari Rp1,9 triliun ke Rp1,8 triliun. Jadi, tidak terlalu signifikan. Yang dipangkas hanya ATK dan perjalanan dinas. Program belajar tetap aman,” katanya saat dikonfirmasi.
Hal yang sama juga berlaku di sektor kesehatan. Menurut Madong, kebutuhan vital seperti pengadaan obat-obatan tidak tersentuh efisiensi.
“Nggak ada (pemotongan untuk obat-obatan). Negara salah kalau efisiensi sampai ke pelayanan. Kita bicara pelayanan, bukan operasional,” ujar pria yang tubuh tambun ini.
Madonk memastikan Komisi 4 akan terus mengawasi implementasi efisiensi tersebut. Ia menyebut, hasil Rencana Kerja (Renja) 2025 dan audit internal sudah mendapatkan persetujuan dari gubernur, dengan koreksi anggaran sebesar Rp100 miliar, yang mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas dan ATK.
“Sejauh ini, tidak ada laporan dari dinas yang menyebutkan efisiensi berdampak pada pelayanan. Tapi kalau sampai ada, kita konsen dan akan dorong perbaikan,” tukasnya. (ADV)